Pemerintah Nagari Tujuah Koto Talago  mengadakan Musyawarah Nagari dalam hal pembentukan tim Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun anggaran 2026. Ini di lakukan untuk menetapkan program-program kerja yang akan di lakukan pada tahun anggaran 2025, (senin.7 Juli 2025.)

Kegiatan ini di laksanakan di Aula Kantor Wali Nagari tujuah Koto Talago, yang di hadiri langsung oleh Wali Nagari, Babinsa, Sekretaris Nagari dan Aparatur Nagari,kelala Jorong dan Tokoh Masyarakat. Pembentukan tim RKP ini merupakan  salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Nagari di Indonesia. Ini merupakan forum partisipasi masyarakat di tingkat Nagari yang memiliki tujuan khusus, yaitu menetapkan rencana kerja dan alokasi anggaran yang akan dijalankan oleh pemerintah desa selama satu tahun.

Deskripsi Musnag Pembentukan Tim RKP meliputi:

1.     Tujuan Utama: Musnag Penetapan RKP bertujuan untuk menetapkan RKP Nagari yang berisi program-program pembangunan desa dan alokasi anggaran yang akan dijalankan oleh pemerintah desa dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

2.     Partisipasi Masyarakat: Musnag melibatkan partisipasi aktif seluruh Masyarakat Nagari, termasuk perwakilan dari berbagai komunitas, kelompok masyarakat, dan organisasi nagari. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan representasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan.

3.     Agenda Diskusi: Agenda diskusi pembentukan tim yang akan membentuk tim untuk menyusun kegitan.

4.     Evaluasi Program: Selain merumuskan program-program baru, Musnag juga mencakup evaluasi program-program yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Ini membantu memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa.

5.     Transparansi dan Persetujuan: Hasil Musdes harus disusun secara transparan dan diajukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini juga menciptakan mekanisme pengawasan dari pihak berwenang.

Musyawarah Nagari RKP Desa adalah salah satu tahapan kunci dalam proses perencanaan pembangunan nagari yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat.